Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau dise but sebagai KUH Perdata.
Lembaga Bantuan Hukum Syariah Khatulistiwa adalah lembaga yang memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan secara probono atau cuma-cuma.
